KPK Telah Menerima 62,7% Laporan LHKPN Dari Anggota DRR | Kareba Sul-Sel

Kareba Sul-Sel.Kareba Indonesia-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai hari ini sudah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 62 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI periode 2009-2014. 

“Terkait dengan LHKPN sampai hari ini dari DPR sudah 62,7 persen dan memang itu yang kami terima sampai saat ini dan itu yang saya sampaikan untuk klarifikasi,” jelas Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (10/3/2016).

Menurut Agus, KPK tak akan memberikan sanksi pidana terhadap anggota DPR yang belum memberikan LHKPN ke KPK. Agus menambahkan selama belum ada peraturan baru yang memberikan sanksi pidana, KPK hanya akan memberikan sanksi administrasi kepada pejabat atau penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN.

“Ini tidak ada sanksi pidana tapi administrasi. Nanti kalo ada UU baru mungkin (dipidanakan),” tegas Agus.

Sebelumnya sebanyak 203 anggota DPR rupanya belum menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diketahui setelah Koalisi Masyarakat mendatangai KPK pada Selasa, 8 Maret 2016.

Rupanya salah satu yang belum melaporkan LKHPN adalah Ketua DPR RI Ade Komarudin yang mengaku belum menyerahkan LHKPN selama 15 tahun. Pria yang disapa Akom itu beralasan, jadwalnya belakangan begitu sibuk hingga belum bisa melaksanakan kewajibannya tersebut.